JAKARTA - Pemerintah berjanji meneruskan ujian nasional (unas). Namun, dilakukan berbagai upaya perbaikan di segala sektor. Salah satunya memperketat pengawasan ujian tersebut. Ini bertujuan mengurangi kecurangan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, hasil unas diharapkan lebih kredibel.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, pihaknya saat ini memperbaiki pelaksanaan unas 2010. ''Upaya perbaikan itu bukan karena adanya putusan MA. Tapi, kami merespons berbagai masukan masyarakat,'' terangnya kemarin.
Salah satu upaya tersebut adalah memperketat pengawasan unas. Tahun ini, kata Djemari, peran perguruan tinggi bakal dioptimalkan. Jika sebelumnya perguruan tinggi hanya sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan masuk ruang ujian, tahun ini PTN diberi kewenangan masuk ruang dan melakukan pengawasan.
Namun, kehadiran mereka tidak boleh mengganggu ketenangan ujian. ''Tahun lalu peran mereka belum optimal karena tidak diperbolehkan masuk ruang,'' ungkapnya.
Selain itu, pencetakan naskah soal hingga pendistribusian bakal di-handle PTN. Tahun lalu tugas tersebut diemban dinas pendidikan provinsi. Namun, pada 2010, PTN diberi kewenangan penuh untuk mengawal soal unas. Termasuk, mengawal proses pemaindaian lembar jawaban unas (LJUN).
Bukan hanya itu. Menurut Djemari, mulai tahun depan unas tidak boleh diawasi guru mata pelajaran yang diujikan. ''Tahun lalu masih boleh. Misalnya, guru matematika tidak boleh menjadi pengawas saat ujian matematika berlangsung,'' terangnya.
Hal itu, kata dia, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan.
Upaya perbaikan unas, kata Djemari, juga bisa dilihat dari adanya kebijakan ujian ulang. Menurut dia, ujian tersebut memberi peluang bagi siswa yang gagal dalam ujian utama. Hal itu berdasar hasil survei BSNP di berbagai daerah. ''Kebijakan tersebut kami ambil semata-mata mempertimbangkan berbagai masukan dari orang tua,'' ungkapnya.
Djemari mengatakan, setiap tahun BSNP mengevaluasi ujian tersebut dengan mengunjungi berbagai daerah. Dari survei itu, banyak keluhan dari orang tua ihwal penilaian unas. Mereka memprotes karena gara-gara anaknya mendapat nilai 4 pada salah satu mata pelajaran, kemudian gagal lulus ujian tersebut. Padahal, nilai mata pelajaran lain cukup tinggi.
''Karena itu, akhirnya kami akomodasi masukan tersebut dengan memperbolehkan ada nilai 4 untuk dua mata pelajaran. Sedangkan untuk mata pelajaran lain harus di atas 4,25,'' paparnya. Secara keseluruhan nilai rata-rata unas harus 5,5. Standar nilai rata-rata minimal itu tidak berubah dibanding tahun sebelumnya.
BSNP, kata Djemari, juga segera merespons rekomendasi Komisi X DPR yang memintanya mengkaji lebih pelaksanaan unas. Karena itu, rencananya hari ini BSNP mengagendakan pertemuan bersama Balitbang untuk membahas perbaikan unas 2010. Pertemuan itu juga akan membahas putusan MA. ''Hasil pertemuan itu nanti kami laporkan kepada Mendiknas,'' jelasnya.
BSNP juga merespons masukan salah satu anggota Komisi X agar unas diubah menjadi ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) seperti yang diterapkan untuk jenjang SD. ''Kami akan kaji dulu. Tapi, risikonya tinggi karena penyusunan soal diserahkan daerah. Dikhawatirkan hasil ujian tidak comparable,'' ujarnya.
Djemari menambahkan, kendati unas tetap dilaksanakan, pihak sekolah juga diminta menyiapkan ujian sekolah dengan sebaik mungkin. Ini agar nilai baik siswa tidak bergantung unas. ''Kalau ujian sekolah siswa tidak lulus, ya mereka bisa saja tidak lulus. Ini karena ujian sekolah juga menjadi penentu kelulusan,'' terangnya.
Di tempat terpisah, Mendiknas Moh Nuh menjelaskan, berbagai upaya perbaikan pelaksanaan unas terus dilakukan. Yang penting, kata dia, adalah evaluasi soal unas. Dia mengatakan, BSNP maupun Balitbang dapat mengevaluasi soal unas tahun lalu. Misalnya, mata pelajaran matematika bab mana yang paling sulit.
''Jenis soal seperti apa yang sulit dikerjakan siswa. Misalnya saja tentang persamaan kuadrat. Jadi, nantinya bab tentang itu saja yang harus diupgrade guru,'' terangnya. Evaluasi itu harus merata dilakukan disemua daerah. ''Sehingga, kita tidak memikirkan ujian tahun ini saja. Tapi, ke depan juga seperti apa,'' ujar mantan rektor ITS itu. Dengan demikian, dapat terpetakan daerah mana saja yang kesulitan jenis soal A atau B. Tingkat kesulitan soal unas juga harus memperhitungkan keberagaman kualitas sekolah.
Soal pengawasan unas, Nuh meminta agar sistem silang diberlakukan. Guru sekolah A menjadi pengawas di sekolah B. Independensi guru juga harus ditingkatkan. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mengawal agar ujian tersebut kredibel.
Pengawasan unas, kata Nuh, harus dilakukan sejak penyusunan soal, pencetakan, hingga pendistribusian. Terpenting, kata Nuh, siswa harus berani diuji. Dengan demikian, akan tercipta generasi yang siap menghadapi tantangan. Terutama, pada era persaingan global seperti sekarang ini. ''Kalau siswa takut diuji, maka tidak akan maju. Sebaliknya, siswa harus memiliki mindset siap diuji,'' cetusnya.
Sementara itu, Kepala Balitbang Depdiknas Mansyuri Ramli mengatakan, demi perbaikan pelaksanaan unas, pihaknya meminta sekolah dan siswa jujur. Sebab, berdasar penelitian Balitbang, kecurangan dalam penyelenggaraan unas masih terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan ujian bakal diperketat. Apalagi, prosedur operasional standar (POS) unas 2010 sudah disusun.
Untuk menghindari kasus nilai sama seperti tahun lalu, Balitbang meminta peserta didik tidak memercayai kunci jawaban palsu yang beredar saat ujian berlangsung. Tahun lalu kasus tersebut masih marak terjadi. Alhasil, ada sekitar 33 SMA yang siswanya terancam tidak lulus seratus persen.
Mengantisipasi persoalan itu, Depdiknas meminta peran pihak kepolisian maupun masyarakat ditingkatkan. Sebab, kasus-kasus seperti itu sudah masuk ranah hukum. Karena itu, pengawasan tertutup dari pihak kepolisian bakal diintesifkan.
Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menegaskan, pihaknya akan memperhatikan daerah terpencil yang nilai unasnya dari tahun ke tahun masih rendah. Misalnya, NTT, Papua, Kalimantan, maupun Bangka Belitung.
Salah satu bentuk perhatian itu, kata Suyanto, adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Termasuk, mutu guru. ''Kami dorong terus agar nilai unasnya naik,'' ungkapnya kemarin. Karena itu, Depdiknas juga meminta pemerintah kabupaten/kota berperan meningkatkan nilai siswanya.
Secara umum, kata Suyanto, pelaksanaan unas berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dia mengilustrasikan, nilai rata-rata unas 2009 sudah mencapai 7. Sebelumnya, nilai rata-rata hanya 6. Padahal, nilai rata-rata unas sendiri masih 5,5. ''Ini kan bukti ada peningkatan kualitas,'' sebut pejabat asal Ngawi itu.
Dari tahun ke tahun, kata Suyanto, nilai rata-rata unas naik. Bahkan, untuk sekolah-sekolah nonunggulan. ''Sebab, kami terus berupaya membina sekolah-sekolah itu,'' imbuhnya.
Dia mengatakan, tiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru maupun sarana dan prasarana sekolah seperti yang dituntut dalam putusan MA. Yaitu, menaikkan blockgrant fasilitas pendidikan di daerah. Akses informasi terhadap sekolah juga ditingkatkan. Pada 2010, ada 17.500 sekolah yang bakal ditambah koneksi internetnya. ''Semua kami lakukan secara bertahap. Dengan begitu, tidak benar jika pelaksanaan unas tidak diikuti perbaikan sarana dan mutu guru,'' jelasnya.
Suyanto menambahkan, pelaksanaan unas juga menciptakan budaya positif. Salah satunya, siswa terbiasa dan termotivasi belajar dengan giat. ''Coba kalau tidak ada unas, belum pasti siswa belajar sungguh-sungguh,'' ujarnya. Karena itu, dia meminta siswa tidak terpengaruh oleh putusan MA. (kit/iro)/ JAPOS 30 Nopember 2009---khitdhys
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, pihaknya saat ini memperbaiki pelaksanaan unas 2010. ''Upaya perbaikan itu bukan karena adanya putusan MA. Tapi, kami merespons berbagai masukan masyarakat,'' terangnya kemarin.
Salah satu upaya tersebut adalah memperketat pengawasan unas. Tahun ini, kata Djemari, peran perguruan tinggi bakal dioptimalkan. Jika sebelumnya perguruan tinggi hanya sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan masuk ruang ujian, tahun ini PTN diberi kewenangan masuk ruang dan melakukan pengawasan.
Namun, kehadiran mereka tidak boleh mengganggu ketenangan ujian. ''Tahun lalu peran mereka belum optimal karena tidak diperbolehkan masuk ruang,'' ungkapnya.
Selain itu, pencetakan naskah soal hingga pendistribusian bakal di-handle PTN. Tahun lalu tugas tersebut diemban dinas pendidikan provinsi. Namun, pada 2010, PTN diberi kewenangan penuh untuk mengawal soal unas. Termasuk, mengawal proses pemaindaian lembar jawaban unas (LJUN).
Bukan hanya itu. Menurut Djemari, mulai tahun depan unas tidak boleh diawasi guru mata pelajaran yang diujikan. ''Tahun lalu masih boleh. Misalnya, guru matematika tidak boleh menjadi pengawas saat ujian matematika berlangsung,'' terangnya.
Hal itu, kata dia, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan.
Upaya perbaikan unas, kata Djemari, juga bisa dilihat dari adanya kebijakan ujian ulang. Menurut dia, ujian tersebut memberi peluang bagi siswa yang gagal dalam ujian utama. Hal itu berdasar hasil survei BSNP di berbagai daerah. ''Kebijakan tersebut kami ambil semata-mata mempertimbangkan berbagai masukan dari orang tua,'' ungkapnya.
Djemari mengatakan, setiap tahun BSNP mengevaluasi ujian tersebut dengan mengunjungi berbagai daerah. Dari survei itu, banyak keluhan dari orang tua ihwal penilaian unas. Mereka memprotes karena gara-gara anaknya mendapat nilai 4 pada salah satu mata pelajaran, kemudian gagal lulus ujian tersebut. Padahal, nilai mata pelajaran lain cukup tinggi.
''Karena itu, akhirnya kami akomodasi masukan tersebut dengan memperbolehkan ada nilai 4 untuk dua mata pelajaran. Sedangkan untuk mata pelajaran lain harus di atas 4,25,'' paparnya. Secara keseluruhan nilai rata-rata unas harus 5,5. Standar nilai rata-rata minimal itu tidak berubah dibanding tahun sebelumnya.
BSNP, kata Djemari, juga segera merespons rekomendasi Komisi X DPR yang memintanya mengkaji lebih pelaksanaan unas. Karena itu, rencananya hari ini BSNP mengagendakan pertemuan bersama Balitbang untuk membahas perbaikan unas 2010. Pertemuan itu juga akan membahas putusan MA. ''Hasil pertemuan itu nanti kami laporkan kepada Mendiknas,'' jelasnya.
BSNP juga merespons masukan salah satu anggota Komisi X agar unas diubah menjadi ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) seperti yang diterapkan untuk jenjang SD. ''Kami akan kaji dulu. Tapi, risikonya tinggi karena penyusunan soal diserahkan daerah. Dikhawatirkan hasil ujian tidak comparable,'' ujarnya.
Djemari menambahkan, kendati unas tetap dilaksanakan, pihak sekolah juga diminta menyiapkan ujian sekolah dengan sebaik mungkin. Ini agar nilai baik siswa tidak bergantung unas. ''Kalau ujian sekolah siswa tidak lulus, ya mereka bisa saja tidak lulus. Ini karena ujian sekolah juga menjadi penentu kelulusan,'' terangnya.
Di tempat terpisah, Mendiknas Moh Nuh menjelaskan, berbagai upaya perbaikan pelaksanaan unas terus dilakukan. Yang penting, kata dia, adalah evaluasi soal unas. Dia mengatakan, BSNP maupun Balitbang dapat mengevaluasi soal unas tahun lalu. Misalnya, mata pelajaran matematika bab mana yang paling sulit.
''Jenis soal seperti apa yang sulit dikerjakan siswa. Misalnya saja tentang persamaan kuadrat. Jadi, nantinya bab tentang itu saja yang harus diupgrade guru,'' terangnya. Evaluasi itu harus merata dilakukan disemua daerah. ''Sehingga, kita tidak memikirkan ujian tahun ini saja. Tapi, ke depan juga seperti apa,'' ujar mantan rektor ITS itu. Dengan demikian, dapat terpetakan daerah mana saja yang kesulitan jenis soal A atau B. Tingkat kesulitan soal unas juga harus memperhitungkan keberagaman kualitas sekolah.
Soal pengawasan unas, Nuh meminta agar sistem silang diberlakukan. Guru sekolah A menjadi pengawas di sekolah B. Independensi guru juga harus ditingkatkan. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mengawal agar ujian tersebut kredibel.
Pengawasan unas, kata Nuh, harus dilakukan sejak penyusunan soal, pencetakan, hingga pendistribusian. Terpenting, kata Nuh, siswa harus berani diuji. Dengan demikian, akan tercipta generasi yang siap menghadapi tantangan. Terutama, pada era persaingan global seperti sekarang ini. ''Kalau siswa takut diuji, maka tidak akan maju. Sebaliknya, siswa harus memiliki mindset siap diuji,'' cetusnya.
Sementara itu, Kepala Balitbang Depdiknas Mansyuri Ramli mengatakan, demi perbaikan pelaksanaan unas, pihaknya meminta sekolah dan siswa jujur. Sebab, berdasar penelitian Balitbang, kecurangan dalam penyelenggaraan unas masih terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan ujian bakal diperketat. Apalagi, prosedur operasional standar (POS) unas 2010 sudah disusun.
Untuk menghindari kasus nilai sama seperti tahun lalu, Balitbang meminta peserta didik tidak memercayai kunci jawaban palsu yang beredar saat ujian berlangsung. Tahun lalu kasus tersebut masih marak terjadi. Alhasil, ada sekitar 33 SMA yang siswanya terancam tidak lulus seratus persen.
Mengantisipasi persoalan itu, Depdiknas meminta peran pihak kepolisian maupun masyarakat ditingkatkan. Sebab, kasus-kasus seperti itu sudah masuk ranah hukum. Karena itu, pengawasan tertutup dari pihak kepolisian bakal diintesifkan.
Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menegaskan, pihaknya akan memperhatikan daerah terpencil yang nilai unasnya dari tahun ke tahun masih rendah. Misalnya, NTT, Papua, Kalimantan, maupun Bangka Belitung.
Salah satu bentuk perhatian itu, kata Suyanto, adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Termasuk, mutu guru. ''Kami dorong terus agar nilai unasnya naik,'' ungkapnya kemarin. Karena itu, Depdiknas juga meminta pemerintah kabupaten/kota berperan meningkatkan nilai siswanya.
Secara umum, kata Suyanto, pelaksanaan unas berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dia mengilustrasikan, nilai rata-rata unas 2009 sudah mencapai 7. Sebelumnya, nilai rata-rata hanya 6. Padahal, nilai rata-rata unas sendiri masih 5,5. ''Ini kan bukti ada peningkatan kualitas,'' sebut pejabat asal Ngawi itu.
Dari tahun ke tahun, kata Suyanto, nilai rata-rata unas naik. Bahkan, untuk sekolah-sekolah nonunggulan. ''Sebab, kami terus berupaya membina sekolah-sekolah itu,'' imbuhnya.
Dia mengatakan, tiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru maupun sarana dan prasarana sekolah seperti yang dituntut dalam putusan MA. Yaitu, menaikkan blockgrant fasilitas pendidikan di daerah. Akses informasi terhadap sekolah juga ditingkatkan. Pada 2010, ada 17.500 sekolah yang bakal ditambah koneksi internetnya. ''Semua kami lakukan secara bertahap. Dengan begitu, tidak benar jika pelaksanaan unas tidak diikuti perbaikan sarana dan mutu guru,'' jelasnya.
Suyanto menambahkan, pelaksanaan unas juga menciptakan budaya positif. Salah satunya, siswa terbiasa dan termotivasi belajar dengan giat. ''Coba kalau tidak ada unas, belum pasti siswa belajar sungguh-sungguh,'' ujarnya. Karena itu, dia meminta siswa tidak terpengaruh oleh putusan MA. (kit/iro)/ JAPOS 30 Nopember 2009---khitdhys